Tugas, Kewajiban dan Wewenang Proyek

TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG DEPARTEMEN PROYEK

I.          UMUM

1.         Departemen Proyek adalah bagian dari perusahaan yang bertanggung jawab atas Pelaksanaan pekerjaan proyek-proyek yang menjadi tanggungjawab/diterima oleh perusahaan atau proyek milik perusahaan sendiri.

2.         Dalam pelaksanaannya diwajibkan memenuhi persyaratan-persyaratan :
a.    Pelaksanaan pekerjaan yang diterima sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh perusahaan dengan pemilik perusahaan.
b.    Pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan khusus berdasarkan perjanjian tersendiri/tambahan dan atau berdasarkan memo/persetujuan tertulis dari direktur perusahaan.
c.    Membina komunikasi dengan pemilik proyek dari awal pelaksanaan sampai serah terima yang kedua.

II.        PROYEK MANAGER
1.         Melaksanakan tugas-tugas pengarahan dan pendayagunaan serta pengawasan atas semua personil proyek dalam bidang pelaksanaan.
2.         Secara organisatoris bertanggungjawab kepada direksi dengan secara depatemental menjalin koordinasi sebaik-baiknya dengan bagian-bagian yang lain.
a.    Pelaksanaan kewajiban-kewajiban perusahaan sesuai perjanjian dengan pemilik proyek
b.    Pelaksanaan yang sesuai dengan rencana kerja dengan ekonomis menguntungkan perusahaan dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

III.      SITE MANAGER
Tugas-tugas dari Site Manager bertanggungjawab pada pelaksanaan pembangunan keseluruhan baik biaya, waktu dan mutu, dapat diberikan dalam beberapa bagian :

1.         Tugas Perencanaan
a.    Merencanakan “Time Schedule” pelaksanaan proyek sesuai dengan kewajiban dari perusahaan terhadap pemilik proyek atau kepentingan perusahaan sendiri.
b.    Merencanakan pemakaian bahan dan alat dan pekerjaan instalasi untuk setiap proyek yang ditangani sesuai dengan volume dan waktu penggunaannnya.

2.         Tugas dan controlling pengarahan
Dapat diuraikan dalam beberapa hal-hal pokok :
a.    Memberikan instruksi pekerjaan dan pengarahan kepada pelaksana dalam menunjang pelaksanaan proyek. Instruksi-instruksi pekerjaan secara umum dapat diberikan secara lisan dan yang bersifat khusus dibukukan dalam buku instruksi pengawas.
b.    Mengadakan kontrol terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi-instruksi yang diberikan baik segi teknis, kualitas pekerjaan, maupun time schedulenya.
c.    Mengadakan control disiplin kerja dari pelaksana-pelaksana proyek, mandor maupun tenaga kerja sesuai dengan tugas, kewajiban dan wewenang masing-masing.

3.         Tugas-tugas komunikasi dan administrasi
a.    Berkomunikasi dengan pemilik rumah atau direksi yang ditunjuk dalam segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek untuk menunjang kewajiban perusahaan dengan pemilik proyek, baik dalam waktu maupun kualitasnya. Komunikasi ini juga meliputi pemilihan material, surat-menyurat, penyelesaian klaim dan sebagain6ya.
b.    Melaksanakan pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pekerjaan tambah kurang. Dan diberikan ke Budget Control sepengetahuan Proyek Manager dan disetujui oleh Direktur Proyek.

4.         Tugas Laporan
a.    Membicarakan masalah-masalah khusus dan kesulitan-kesulitan teknis dengan Proyek Manager.
b.    Membuat laporan mingguan untuk Proyek Manager yang mencakup kegiatan proyek, kesulitan-kesulitan proyek, dan hal-hal khusus yang perlu dilaporkan.
c.    Membicarakan kesulitan-kesulitan, rencana detail bangunan dengan Proyek Manager.

5.         Tugas pengaturan tenaga
a.    Mengatur penggunaan tenaga pekerja di proyek untuk menunjang rencana Time Schedule.
b.    Menyetujui dan menerima tenaga pelaksana, mandor, dan pekerja sesuai dengan target dari kantor dan menugaskan sesuai dengan tujuan masing-masing.
c.    Mengusulkan hal-hal yang dapat menunjang pengarahan tenaga pelaksana kepada Manager Proyek.
d.    Memberikan data-data untuk perhitungan upah tenaga untuk dihitung oleh Budget Control, mencheck ulang perhitungan upah untuk disetujui oleh Proyek Manager dan Direktur Proyek.

PENINGKATAN KEMAMPUAN PERSONIL PROYEK

Bab ini pada dasarnya berisi mengenai apa yang harus diketahui dalam pelaksanaan pembangunan bangunan rumah tinggal, secara umum dibagi dalam dua bagian :
A.             Bersifat non teknis
B.             Masalah teknis

A.        NON TEKNIS
Dibagi dalam dua bagian pokok yang berkaitan dengan organisasi dan tugas-tugas manage-rial.

1.        Organisasi :
a.         Organisasi Perusahaan :
-        Skematis :
Secara skematis organisasi dalam perusahaan dapat dilihat dalam skema : Direksi sebagai pimpinan utama

Istilah pada Kegiatan Lelang

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya
seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

2. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di masing-masing K/L/D/I.

4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.

6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

8. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

9. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

10. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/ pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

11. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

12. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.

13. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa.

14. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

15. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

16. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).

17. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.

18. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, gagasan orisinal, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta.

19. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa.

20. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

21. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

22. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.

23. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.

24. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.

25. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

26. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

27. Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat.

28. Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

29. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan
berdasarkan Harga Satuan.

30. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan Barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat
ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

31. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.

32. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung.

33. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

34. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

35. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa.

36. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

37. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

38. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

39. E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

40. Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

41. E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.

42. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.

Provision Hand Over (PHO)

Resep Umpan Ikan Air Tawar


Buat pemancing maniak umpan bisa digunakan pada saat mancing adalah:
1. Udang Kecil
2. Cacing tanah

Buat doyan mancing ikan mas, berikut ini beberapa resep umpan yang dirangkum dari beberapa sumber, berikut resepnya:

Bahan-bahan:
1. Kroto 2 Ons
2. Susu dencows 2 sachet
3. Kuning telur bebek 5 butir
4. Ikan tuna (deho) 1 kaleng
5. Katulampa 2 bungkus

Caranya Membuatnya:
Telur bebek kuningnya aja, susu dencow, ikan tuna (dihaluskan dulu), kroto di aduk jadi satu, setelah selesai masukan ke plastik lalu dikukus, + 40 menit, siap di hidangkan, pengerasnya katulampa.

Bahan-bahan:
1. Ikan tuna ( deho ) diblender
2. Essen udang dan seafood perbandingannya 2:1, gunakan secukupnya
3. Ubi kuning dikukus
4. Katulampa 2, dikasih air panas
5. Kroto 2 ons, ambil yang telurnya ajah
6. 2 telor bebek ambil kuningnya saja

Cara Membuatnya:
Semuanya bahan diaduk jadi satu, bila terlalu lembek kasih kinoy yg cristal secukupnya sisakan kroto untuk dipulung-pulung sebelum dilontarkan.

Bahan-bahan:
1. Jagung 5 biji
2. Telor 5 butir
3. Kelapa ½ butir
4. Lemak kambing 50 gr
5. Ikan tongkol 2 potong
6. Keju ½ balok

Cara Membuatnya:
Semua umpan saya blender jadi satu, setelah selesai kukus 3,5 jam

Bahan-bahan:
1. Melon Diva Oil 5cc
2. Strawbery Diva oil 4cc
3. Banana oil 3cc
4. Jeruk Keprok Pasta 1 sdk makan
5. Leeche oil 4cc
6. Sari Laut oil 3cc
7. Durian Diva oil 4cc
Cara Membuatnya:
1. Masukan ke dalam plasti ukuran 1/4 atau 1/2 kg Essenze pasta atau oil yang sudah ditakar;
2. Tambahkan air sebanyak 1 gelas biasa penuh lalu kock biar rata;
3. Tambahkan ke dalam campuran tersebut 3 sendok makan penuh tepung tapioka dan kocok lagi biar rata;
4. Ikatkan ujung plastik biar tidak kemasukan air lagi;
5. Masukan adonan tadi ke dalam air mendidih sambil adonan tersebut di aduk-aduk dengan sendok diluar palstiknya;
6. Kira 25 menit, biasanya ongol-ongol sudah ngambang dan itu petanda ongol-ongol sudah matang;
7. Ongol-ongol siap di pakai.

Bahan-bahan:
1. Umpan jadi merek 99 (banyak ditoko) ambil 1/2 porsi aja.
2. Telor asin 2 butir (kuningnya aja)
3. Kinoy wangi 1 bungkus kecil
4. Ikan sarden 2 potong (merek gaga atau yang lainya)
5. Serundeng (kelapa yang agak muda di sangray) jangan sampai angus.
6. Kroto secukupnya.

Cara Membuatnya:
Umpan merek99, kinoy, telor asin (kuningnya aja) aduk jadi satu, setelah setelesai lalu tambahkan sarden 2 potong yang telah dihaluskan, lalu campur lagi dengan serundeng (1,5 sendok makan), dan terakhir campur kroto.


Bahan-bahan:
1. Ikan laut segar 1-2 ekor (saya coba tongkol/tenggiri/kakap ), ambil dagingnya saja.
2. Telor Bebek 4-5 butir, ambil kuningnya.
3. Susu Dancow putih 2 bungkus/Sachet
4. Umbi Jalar 3-5 biji, boleh yang kuning atau yang putih untuk pengeras umpan

Cara Membuatnya:
- Bahan 1, 2, 3 diblender dan dikukus sampai matang
- Bahan 4 dihaluskan dan dicampurkan dengan adonan yang sudah dikukus

Daftar Kode Plat Nomor Polisi Seluruh Indonesia

KodeWilayah
BL Nanggroe Aceh Darussalam
BB Sumatera Utara Bagian Barat (Tapanuli)
BK Sumatera Utara
BA Sumatera Barat
BM Riau
BP Kepulauan Riau
BG Sumatera Selatan
BN Kepulauan Bangka Belitung
BE Lampung
BD Bengkulu
BH Jambi
A Banten, Serang, Pandeglang, Cilegon, Lebak, sebagian Tangerang
B DKI Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok
D Bandung,Cimahi, Bandung Barat
E Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan
F Bogor, Cianjur, Sukabumi
T Purwakarta, Karawang, sebagian Bekasi, Subang
Z Garut, Tasikmalaya, Sumedang, Ciamis, Banjar
G Pekalongan, Tegal, Brebes, Batang, Pemalang
H Semarang, Salatiga, Kendal, Demak
K Pati, Kudus, Jepara, Rembang, Blora, Grobogan
R Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara
AA Magelang, Purworejo, Kebumen, Temanggung, Wonosobo
AB Yogyakarta, Bantul, Gunung Kidul, Sleman, Kulon Progo
AD Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Klaten
L Surabaya
M Madura, Pamekasan, Sumenep, Sampang, Bangkalan
N Malang, Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, Batu
P Besuki, Bondowoso, Situbondo, Jember, Banyuwangi
S Bojonegoro, Mojokerto, Tuban, Lamongan, Jombang
W Sidoarjo, Gresik
AE Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan
AG Kediri, Blitar, Tulungagung, Nganjuk, Trenggalek
DK Bali
DR Mataram, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah
EA Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima
DH Kupang, TTU, TTS, Rote Ndao
EB Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, Ende, Sikka, Flores Timur, Lembata, Alor
ED Sumba Barat, Sumba Timur
KB Kalimantan Barat
DA Kalimantan Selatan
KH Kalimantan Tengah
KT Kalimantan Timur
DB Manado, Tomohon, Bitung, Bolaang Mongondow, Minahasa
DL Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud
DM Gorontalo
DN Sulawesi Tengah
DT Sulawesi Tenggara
DD Sulawesi Selatan
DC Sulawesi Barat
DE Maluku
DG Maluku Utara
DS Papua dan Papua Barat